Wacana Didaktika Indonesia

Oleh Agus Suwignyo
Sejauh ini, Ujian Nasional (UN) merupakan satu-satunya kebijakan tersisa yang menahan jebolnya bendungan keindonesiaan kita.

Dalam tahun-tahun terakhir, ruang publik terlalu hiruk-pikuk oleh implementasi teknis kebijakan (UN, sertifikasi guru, wacana komersialisasi BHP). Kita mengabaikan arah-besar politik pendidikan yang sedang berlangsung.

Beberapa kebijakan dan undang-undang semakin jelas menunjukkan benang-merah ancaman disintegrasi dan politik primordial atas nama desentralisasi pendidikan. Kenyataan ini menghentak kesadaran.

Kita perlu berhenti sejenak dan melihat kembali kebijakan-kebijakan itu dalam satu rangkaian untuk menemukan titik-titik tergerusnya bendungan kebersamaan sebagai bangsa!

Tanpa maksud membela UN yang substansi dan mekanismenya harus dirombak itu, tulisan ini mau menegaskan betapa sentral konsepsi UN bagi cita-cita keindonesiaan. Bersama kebijakan kurikulum, manajemen sekolah, pendanaan dan guru, UN memberi makna ‘nasionalnya’ pendidikan yang tidak sekedar administratif-politis. (more…)

Oleh Agus Suwignyo

Sekitar 20 tahun lalu, cita-cita melahirkan ilmuwan guru dicetuskan melalui sebuah kebijakan dramatis, yakni menghapus Sekolah Pendidikan Guru.

Sekolah kejuruan menengah untuk calon guru sekolah dasar ini dinilai tidak dapat lagi menjawab kebutuhan akan guru profesional. Guru SD disyaratkan berpendidikan setidaknya diploma dua, lebih disukai sarjana.

Namun, persyaratan itu tidak berlaku lama. Sekitar tahun 1993, cita-cita melahirkan ilmuwan berjiwa guru diperkuat oleh kebijakan pemerintah mentransformasi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi universitas. Sejak itu, guru diharapkan tidak hanya berpendidikan sarjana. Guru harus lahir dari proses pendidikan keilmuan di universitas yang dipungkasi penguasaan ilmu keguruan. Transformasi IKIP ke universitas mempertegas syarat bahwa guru pertama-tama adalah ilmuwan. (more…)

Oleh Agus Suwignyo
Meski mewarisi sistem kolonial, pendidikan kita dibangun dan dibesarkan dalam tradisi kritik nasionalis. Pendiri Sarekat Islam, Taman Siswa, Muhammadiyah, dan sekolah-sekolah yang dikategorikan ”liar” oleh pemerintah kolonial menyandarkan keberhasilan perjuangan politik pada ketangguhan kritik yang dibangun.
Kritik menjadi kekuatan perlawanan atas sistem pendidikan yang hegemonik, diskriminatif, dan hanya terpaku pada misi reproduksi kelas sosial.

Tradisi kritik yang tangguh itu kini luntur atau bahkan lenyap. Indikasinya, semakin deras kritik dilontarkan atas suatu kebijakan pendidikan, semakin keukeuh kebijakan dipertahankan. Indikasi ini memiliki dua dimensi. Sikap pembuat kebijakan yang amat kenyal semakin sulit ditembus karena pisau kritik yang tumpul.
Kunci efektivitas kritik adalah campuran verbalitas, frekuensi kritik, dan rasionalitas substansi. Selain itu perlu disadari, ranah se-publik pendidikan adalah ekosistem aneka kepentingan. Implikasinya, tiap kebijakan dan praktik pendidikan pasti bermuatan politis. Kritik pendidikan yang efektif mengandaikan terbukanya ruang kompromi. Sudahkah ini terperhatikan? (more…)

Oleh Agus Suwignyo

Kita patut bersyukur jika pendidikan dasar sembilan tahun dapat diakses gratis seluruh masyarakat seperti dinyatakan Sekretaris Jenderal Depdiknas (Kompas, 21/2/2009).

Pemerataan pendidikan menjadi salah satu cita-cita bangsa. Berbagai undang-undang disahkan dan dana dialokasikan untuk cita-cita itu. Namun, berbagai pernyataan jaminan negara atas pendidikan itu tak lebih retorika.

Menguatnya komitmen pemerintah dalam pembiayaan pendidikan belum diimbangi langkah nyata meningkatkan pemerataan akses dan mutu yang bebas dari tekanan dan basa-basi politik. Dalam praktek, perwujudan pemerataan pendidikan tidak hanya memerlukan undang-undang dan dana. Apa permasalahan pemerataan pendidikan sekarang? (more…)

Oleh Agus Suwignyo

Di tengah meredupnya perhatian atas Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan, kita dientak dengan praktik penerbitan 1.400 ijazah ilegal oleh sebuah program studi di sebuah perguruan tinggi swasta di Yogyakarta (Kompas, 12/1/2009).

Sejauh ini, tidak ada pihak yang mengaitkan penerbitan ijazah ilegal itu dengan isu-isu dalam kontroversi UU BHP.

Namun, jika direnungkan, praktik penerbitan ijazah ilegal menegaskan pentingnya UU BHP sebagai instrumen hukum bagi jaminan standar mutu penyelenggaraan pendidikan. (more…)

Oleh Agus Suwignyo
(Kompas, 22 Nopember 2008)

Seolah antitesis keberhasilan monumental menggulingkan rezim Orde Baru satu dekade lalu, akhir-akhir ini mahasiswa Indonesia menampilkan perilaku agresif dalam bentuk tawuran.

Dari Padang hingga Kupang, di Jakarta, di Makassar, di Jawa Timur, juga di Ternate, mahasiswa terlibat tawuran dengan kolega antarfakultas maupun antarinstitusi perguruan tinggi.

Laporan Kompas dan media elektronik, dalam satu hari (17/11) terjadi tiga tawuran mahasiswa di Makassar dan Kupang. Di Makassar, tawuran terjadi antara mahasiswa dan rombongan masyarakat yang hendak memakamkan jenazah!

Momentum refleksi

Kini, sedemikian jauhkah alam pikir dan perilaku mahasiswa dari kalbu kerakyatan?

Sebagai peristiwa kekerasan publik, insiden perkelahian mahasiswa di berbagai daerah harus diusut kasus per kasus untuk membuktikan ada-tidaknya unsur pidana.

Meski demikian, aneka kekerasan itu tidak dapat dianggap (dan sebaiknya tidak dicitrakan sebagai) mewakili profil seluruh gerakan mahasiswa pascareformasi.

Maraknya tawuran justru perlu ditangkap sebagai momentum refleksi arah baru gerakan mahasiswa pascareformasi 1998. Dalam konteks ini, pembacaan ulang makna gerakan dalam proses demokrasi di Indonesia merupakan hal krusial mengingat perubahan zeitgeist perjuangan. (more…)

Agus Suwignyo

Tulisan mantan Mendikbud Daoed Joesoef tentang pentingnya perumusan kembali ”konsep idiil yang mendasari” sistem pendidikan kita (Kompas, 3/9/2008), disambut takzim fisikawan-etikawan Liek Wilardjo dengan menyebutnya ”wejangan Resi Seta yang turun dari pertapaan Pareanom” (Kompas, 11/9/2008).

Pak Daoed menegaskan, ”Dengan predikat nasional, fungsi pendidikan jelas berdimensi nasional (kepentingan negara-bangsa) selain individual (hak warga negara perseorangan).” Pak Liek menyahut, ”Sudah saatnya kita mempunyai konsep pendidikan nasional yang jelas”.

”Percakapan” dua begawan itu layak dikembangkan karena menyegarkan pemikiran ke arah pembaruan konstruksi nasional pendidikan Indonesia. (more…)

Agus Suwignyo

Di tengah gencarnya ikhtiar menjawab tantangan global, banyak perguruan tinggi swasta di Indonesia yang nyaris ambruk.

Berita Kompas dua pekan lalu menyebutkan, hanya 50 persen dari 2.756 PTS di Indonesia saat ini yang dinyatakan ”sehat” dalam hal jumlah mahasiswa, rasio dosen- mahasiswa, dan ketersediaan fasilitas. Di Jawa Tengah 174 dari 323 PTS terancam ditutup karena kurang diminati mahasiswa. Di Yogyakarta jumlah mahasiswa baru PTS cenderung turun. Situasi ini sangat memprihatinkan!

Ambruknya sejumlah PTS merupakan efek privatisasi dan deregulasi pendidikan. Di sisi lain, kondisi ini mencerminkan mutu manajemen pendidikan tinggi kita, khususnya PTS, amat buruk.

Seberapa siap PT(S) di Indonesia menghadapi persaingan yang semakin terbuka? Pantaskah pemerintah berdiam diri menyaksikan ratusan PTS sekarat? (more…)

Oleh Agus Suwignyo

Ujian Nasional 2008 telah usai. Namun kontroversi tentang UN tetap mengendap bagai api dalam sekam.

Perlu dicatat, 2008 merupakan tahun kelam sejarah evaluasi pembelajaran sekolah di Indonesia karena penangkapan guru-guru oleh polisi. Drama penangkapan itu membuat kontroversi ujian nasional (UN) belum pernah sedahsyat tahun ini.

Selain itu, yang terjadi sebenarnya ironis. Di satu sisi, pemerintah menghendaki UN demi pemetaan mutu pendidikan. Di sisi lain, publik menganggap UN wujud kebatilan kekuasaan.

Ngototnya Mendiknas dan ”publik” sebenarnya telah mengabaikan prinsip ”pendidikan sebagai tanggung jawab bersama” yang mensyaratkan sinergi.

Kendati sah bagi demokrasi, kontroversi UN sebaiknya tidak berlarut-larut karena semakin tidak produktif. Mungkin sekarang saatnya memetakan berbagai gagasan tentang UN demi jalan tengah mekanisme evaluasi pembelajaran nasional. (more…)

Agus Suwignyo

Di tengah meningginya harga kebutuhan pokok dan pengangguran terdidik, diluncurkan optimisme tentang masa depan Indonesia.

Di bawah berita utama Kompas ada foto Kepala SDN Cikaret, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, berangkat mengajar dengan sepeda motor yang dinaikkan rakit, menyeberangi sungai (Kompas, 5/4/2008).

Jika nasionalisme dipahami sesuai semangat zamannya, para guru telah menunjukkannya melalui dedikasi dan pengabdian tanpa henti. Jika itu makna nasionalisme, optimisme tentang masa depan Indonesia tidaklah berlebihan, setidaknya sejauh terkait peran dan sumbangan para guru bagi negeri ini.

Masalahnya, apakah pemerintah merespons nasionalisme itu melalui aneka kebijakan yang menyejahterakan? Adakah hubungan negara-warga bersifat resiprokal saling menguntungkan?
(more…)