‘Baca dulu, baru kritik,’ demikian kata Mendiknas menanggapi kritik dan tanggapan berbagai kalangan tentang Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP) yang naskah finalnya telah disetujui DPR tanggal 17 Desember 2008.
Bagaimana masyarakat bisa membaca naskah final RUU BHP jika naskah tersebut tidak disosialisasikan seluas-luasnya lewat berbagai wahana dan cara?
Seperti apa sebenarnya naskah RUU BHP versi terakhir itu? (more…)
Oleh Agus Suwignyo
Di tengah meredupnya perhatian atas Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan, kita dientak dengan praktik penerbitan 1.400 ijazah ilegal oleh sebuah program studi di sebuah perguruan tinggi swasta di Yogyakarta (Kompas, 12/1/2009).
Sejauh ini, tidak ada pihak yang mengaitkan penerbitan ijazah ilegal itu dengan isu-isu dalam kontroversi UU BHP.
Namun, jika direnungkan, praktik penerbitan ijazah ilegal menegaskan pentingnya UU BHP sebagai instrumen hukum bagi jaminan standar mutu penyelenggaraan pendidikan. (more…)
