Agus Suwignyo

Sebagai “jalan baru” kebangkitan bangsa, wacana kepemimpinan kaum muda perlu disambut untuk meneropong arah pendidikan di Indonesia.

Dalam 40 tahun terakhir, sistem pendidikan kita adalah produk kebijakan opresif Orde Baru (Orba). Sejauh mana sistem pendidikan opresif melahirkan kepemimpinan transformatif?

Politik kekuasaan sering digambarkan mendominasi arah pendidikan nasional melalui aneka kebijakan strategis, seperti kurikulum dan ujian nasional. Namun, sejarah Indonesia menunjukkan, para pendiri dan pemimpin awal bangsa lahir dan dibesarkan dalam alam pendidikan kolonial yang diskriminatif.

Artinya, dampak politik kekuasaan tidak selalu negatif terhadap hasil pendidikan. Meski demikian, dari sistem pendidikan Orba belum terlihat satu generasi pemimpin yang teruji ketangguhan dan integritasnya sebagai agen pembaruan bangsa.

Oleh karena itu, kemunculan pemimpin muda saat ini harus didorong bukan sebagai peralihan kekuasaan antargenerasi per se, tetapi cermin rekonsepsi arah pendidikan sekarang.

Perubahan masyarakat

Pandangan klasik melihat pendidikan sebagai alat reproduksi kelas sosial-ekonomi masyarakat (London, 2002; Fernandes, 1988; Labaree, 1986).

Seseorang memasuki jenis sekolah sesuai derajat sosial-ekonomi orangtua untuk memegang posisi tertentu dalam struktur kelas masyarakat tempat asalnya.

Pendidikan sebagai alat reproduksi kelas membuka peluang mobilitas sosial vertikal. Namun, sistem demikian tidak mendobrak struktur sosial yang menjadi akar penyebab timbulnya kelas-kelas masyarakat.

Pemikiran postmodern merombak pandangan itu. Melalui kajian radikal tentang aspek-aspek hubungan kekuasaan dalam pendidikan, para pedagog dan filsuf pendidikan kontemporer, seperti Caughlan (2005), Schutz (2004), Giroux (2000, 1981, 1980), dan Mangunwijaya (1999), menegaskan pentingnya pedagogi kritis dan transformatif.

Pendidikan ditantang melahirkan insan-insan unggul yang mampu membarui struktur sosial masyarakat agar lebih adil, terbuka, dan partisipatif.

Dalam konteks ini, k(p)emunculan pemimpin baru tidak memerlukan wacana karena pada dasarnya insan-insan hasil pendidikan kritis-transformatif memiliki kualitas kepemimpinan. Pemimpin menjadi sosok utama kumpulan insan unggul yang sama-sama bervisi menciptakan struktur sosial baru.

Pertanyaannya, adakah insan-insan unggul dengan karakter kepemimpinan kritis-transformatif terbentuk selama tiga dekade pemerintahan Orba?

Sama dan berbeda

Dalam hal intervensi terhadap pendidikan, kebijakan Orba mirip kebijakan kolonial. Praktik pendidikan disterilkan dari politik praktis. Kurikulum dan buku pelajaran tertentu disusun menurut versi politik pemerintah.

Seperti kolonial, gaya pemerintahan Orba menimbulkan resistensi kelompok-kelompok kritis terhadap dominasi kekuasaan. Kejatuhan Soeharto oleh aksi mahasiswa 1998 boleh disebut puncak perjuangan panjang aneka kelompok mahasiswa sejak Peristiwa Malari 1974.

Meski demikian, the aftermath perjuangan generasi muda yang dilahirkan sistem pendidikan kolonial dan Orba tampaknya berbeda sama sekali. Setidaknya selama dekade pertama pasca-Proklamasi 1945, Soekarno dan para “aktivis” kemerdekaan Indonesia relatif konsisten, committed, dan “kompak” menjalankan cita-cita kebangsaan. Perbedaan pandangan politik tidak menggoyahkan arah dasar perjuangan apalagi membuat mereka saling menjatuhkan demi kekuasaan.

Sementara itu, para aktivis 1998 (dan Malari) yang kini tersebar di partai politik, LSM, dan ranah publik tidak lagi menunjukkan komitmen perjuangan yang sama (Kompas, 6/11/2007). Cita-cita perubahan sosial, jika pernah mereka miliki, tampaknya melebur ke dalam kepentingan politik kekuasaan kelompok, tempat mereka bergabung.

Merujuk Eep Saefulloh Fatah (Kompas, 6/11/2007), pemimpin yang muncul dikhawatirkan hanya sosok muda usia, bukan muda politis yang membawa kesegaran gagasan perubahan.

Pendidikan kepemimpinan

Perbandingan itu menegaskan, terbentuknya pemimpin tidak dapat diharapkan secara sambil lalu dari gelombang resistensi terhadap kekuasaan.

Alam kolonial dan Orba sama-sama hegemonik melahirkan dua generasi aktivis dengan ketangguhan komitmen pembaruan yang berbeda. Lebih dari itu, kita tidak mengharapkan hadirnya kekuasaan opresif untuk melahirkan pemimpin baru. Oleh karena itu, pemimpin dan kepemimpinan harus dibentuk dan disiapkan. Di sinilah proses pendidikan seharusnya berperan.

Sudah saatnya praktik pendidikan kita meninggalkan misi reproduksi kelas sosial. Pendidikan harus diarahkan untuk membuka pemahaman kritis dan pencarian alternatif atas keterbatasan struktur sosial dalam menciptakan masyarakat adil, terbuka, dan partisipatif.

Tanpa pendidikan yang memberi arah transformasi sosial masyarakat, 40 tahun ke depan kita akan dihadapkan pada problem yang sama tentang regenerasi kepemimpinan. Saat itu mungkin masih akan terdengar pernyataan naif, pendidikan kolonial lebih berkualitas daripada era Orba dan Reformasi. Atau, Soekarno dan Soeharto muncul sebagai pemimpin bangsa hanya karena wangsit dan keberuntungan.

Agus Suwignyo Alumnus Universitas Amsterdam; Sedang Meneliti Sejarah Pendidikan Guru

(Kompas, 20 Nopember 2007)