Oleh Agus Suwignyo
Kira-kira 15 tahun terakhir, semakin banyak lulusan universitas yang menganggur.
Data Kompas (4/3/1997) menunjukkan, tahun 1989 dan 1995 laju peningkatan jumlah penganggur lulusan perguruan tinggi adalah 22,73 persen per tahun (SLTP dan SLTA 14,97 persen; SD dan putus sekolah 29,70 persen). Dari laju penganggur lulusan PT 22,73 persen, jumlah penganggur lulusan universitas tertinggi di antara lulusan PT bentuk lainnya (seperti akademi), yaitu 61.007 orang (1989) dan 241.413 (1995).
Persentase pertumbuhan penganggur lulusan universitas terhadap total angkatan kerja menempati posisi tertinggi kedua setelah lulusan SMA, 10,93 persen tahun 1989 (SMA, 16,87 persen) dan 12,36 persen tahun 1995 (SMA, 18,09 persen).
Setelah krisis tahun 1997, data Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (http://www.nakertrans.go.id/pusdatinnaker/BPS/Penganggur/Penganggur.htm dan http://www.nakertrans.go.id/pusdatinnaker/BPS/Penganggur/index_penganggur.php) menunjukkan, jumlah penganggur lulusan universitas cenderung turun naik, tetapi angka absolutnya tetap lebih tinggi daripada penganggur diploma lulusan akademi.
Tahun 2000 jumlah penganggur lulusan universitas 277.000 orang (akademi: 184.000); tahun 2001: 289.000 (252.000); 2002: 270.000 (250.000); 2003: 245.000 (200.000); 2004: 348.000 (237.000), dan 2005: 385.418 (322.836).
Pertanyaannya, meski “paling tinggi” pendidikannya, mengapa kian banyak lulusan universitas menganggur?
Tingkat penganggur lulusan universitas penting dicermati karena merefleksikan seberapa serius pemerintah memanfaatkan SDM kolektif dalam memajukan berbagai sektor pembangunan bangsa.
Bukan derivasi krisis?
Merujuk Dradjad Wibowo (Kompas, 8/9/06), krisis ekonomi memengaruhi ketersediaan pekerjaan. Namun, hubungan krisis dengan peningkatan jumlah penganggur lulusan universitas perlu diurai hati-hati.
Baik sebelum maupun setelah krisis 1997, tingkat penganggur lulusan universitas selalu lebih tinggi daripada diploma akademi. Tahun 1989 dan 1995, persentase pertumbuhan penganggur lulusan universitas terhadap total angkatan kerja tertinggi kedua setelah lulusan SMA. Dalam rentang 2000-2005, meski angka absolut penganggur lulusan universitas lebih tinggi daripada jumlah penganggur diploma akademi, jumlah penganggur lulusan universitas cenderung turun naik.
Dengan kata lain, kalaupun setelah krisis jumlah penganggur lulusan universitas lebih banyak daripada sebelumnya, besaran efek krisis terhadap peningkatan jumlah penganggur lulusan universitas— dibandingkan dengan peningkatan jumlah penganggur diploma—perlu dibuktikan lebih cermat.
Meski memengaruhi peningkatan jumlah penganggur secara keseluruhan, tampaknya krisis bukan variabel pembeda peningkatan jumlah penganggur antara lulusan universitas dan diploma. Fenomena penganggur lulusan universitas—jika dibaca mendalam—mencerminkan persoalan yang bukan derivasi langsung krisis.
SDM kolektif
Pada hemat saya, tingginya jumlah penganggur lulusan universitas mencerminkan tiadanya konsep pemerintah untuk mengelola dan mendayakan potensi kolektif SDM terdidik. Ada missing link antara proses pembelajaran dan kebijakan pengelolaan universitas, dengan proyeksi pemanfaatan hasil pendidikan tinggi bagi pembangunan masyarakat.
Potensi SDM terdidik sering dirujuk (Kompas, 1/9/06), tetapi tanpa kebijakan memanfaatkannya secara tepat dan optimum. Terbatasnya pekerjaan dan gaji serta minimnya fasilitas pengembangan ilmu pascakuliah kiranya bukti absennya konsep pengelolaan SDM terdidik. Tiadanya konsep pemerintah jelas kerugian mengingat mahalnya investasi masyarakat bagi pendidikan tinggi. Alih-alih menjadi pilar kemajuan, sarjana penganggur berpotensi menyulut disharmoni akibat pertimbangan praktis atas investasi.
Selain itu, ada opportunity lost. Di sana- sini dijumpai individu lulusan universitas berkemampuan menonjol di bidangnya. Jika individu-individu ini dikelola proporsional dalam “wadah” program pembangunan berkelanjutan, sinergi antarmereka dapat menjadi kekuatan perubahan untuk keluar dari krisis. Sayang, pengelolaan SDM kolektif belum dilakukan. Akibatnya, pertama, terjadi brain-drain, perginya putra-putri berbakat negeri ini ke negeri lain dan memilih “memperbaiki” Indonesia dari kejauhan.
Kedua, keterdesakan hidup mendorong kaum terdidik terjebak dalam ekstrem-ekstrem “frustrasi intelektual” (Boni Hargens, Kompas, 4/9/06). Dalam situasi begini, sulit diharapkan lulusan universitas memainkan peran strategis dalam perubahan dan kemajuan bangsa. Karena itu, upaya nyata mengelola dan mendayakan potensi SDM kolektif mendesak dilakukan.
Dalam perspektif lain, tingginya jumlah penganggur sarjana mencerminkan kekeliruan orientasi pengelolaan universitas. Selama ini, para pengelola universitas mengarahkan program-program studi pada karakter vokasional dengan tujuan “memenuhi tuntutan pasar kerja”. Orientasi itu kurang tepat. Secara umum gejala lemahnya dasar-dasar intelektualitas mudah dijumpai di kalangan mahasiswa, meliputi ketidakmampuan menalar kritis, mengungkap gagasan, kurang mandiri, dan sebagainya. Kiranya karakter vokasional program studi perlu dikurangi. Tekanan diberikan pada pengolahan dasar-dasar intelektualitas, yang memungkinkan lulusan mempelajari keterampilan terapan manakala dibutuhkan di dunia kerja.
Agus Suwignyo
Alumnus Faculteit der Pedagogische Onderwijskundige Wetenschappen, Universitas Amsterdam
(Kompas, 22 September 2006)