HUBUNGAN pendidikan tinggi dan pembangunan ekonomi tidaklah selinear gambaran Amich Alhumami (Kompas, 6/8/2004) bahwa “keberhasilan membangun pendidikan akan berpengaruh terhadap kesuksesan pembangunan ekonomi.” Telah sejak lama tesis ini harus dibaca dari sudut pandang sebaliknya.

TAHUN 1986 Van Hoof & Van Wieringen mengatakan dalam suatu konferensi pendidikan tinggi Eropa, “Jika pemerintah suatu negara tidak secara serius memerhatikan arah dan pengelolaan pendidikan tinggi di negaranya, dapat dipastikan pembangunan ekonomi negara tersebut akan terhambat.”

Namun, kalaupun pendidikan tinggi (PT) ditangani sungguh-sungguh, belum tentu ekonomi dapat berkembang dan maju karena pengaruh faktor-faktor lain, seperti makroekonomi. Jadi, meski dinamika sektor tetap harus diperhitungkan dalam perumusan strategi pengembangan pendidikan tinggi, pencapaian ekonomi bukanlah ukuran utama keberhasilan/kegagalan pendidikan tinggi.

Hubungan tidak linear antara PT dan sektor ekonomi disebabkan oleh pergeseran paradigma penyelenggaraan PT sebagai akibat langsung industrialisasi modern pasca-Perang Dunia II. Para pakar ekonomi sosial, seperti Castells (2000), Callinicos (1999), dan Rifkin (2000) mencatat, semangat membangun kembali setelah perang melalui industrialisasi modern menumbuhkan tuntutan pragmatis masyarakat atas peran PT. Pola pengelolaan modal industri membentuk persepsi masyarakat bahwa investasi ekonomi dalam bidang pendidikan juga harus kembali dalam bentuk profit ekonomi. Akibatnya, tolok ukur masyarakat atas keberhasilan pendidikan adalah kerja yang mengembalikan investasi.

Dewasa ini penyelenggaraan PT dijauhkan dari diskursus perubahan sosial (Giroux, 2001) dan lebih terfokus melayani secara pragmatis kebutuhan perkembangan ekonomi. Ini membuat pengelola PT tidak konsisten. Misalnya, rumusan salah satu misi sebuah PT berbunyi: “Menghasilkan lulusan yang menguasai teknologi tepat guna dan mampu menerapkannya secara humanis.” Dibuat indikator operasional “menguasai teknologi tepat guna dan mampu menerapkannya”, tetapi tidak ada upaya menjabarkan “secara humanis” yang terukur.

Situasinya berbeda

Jika harus dikaji dalam hal sumbangannya terhadap pembangunan ekonomi, PT di Indonesia tidak atau belum dapat disejajarkan dengan di negara-negara anggota G7 maupun anggota OECD (Organization for Economic Co-operation and Development).

Pertama, fundamental ekonomi dan keajekan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini jelas tidak sebanding dengan negara-negara G7 dan OECD. Jika di Amerika Serikat pembangunan pendidikan menyumbang 14 persen terhadap pertumbuhan ekonomi sebagaimana dirujuk Alhumami, itu tak lepas dari pola perkembangan ekonomi AS yang dasarnya memang sudah mantap, sehingga kalangan PT di AS memperoleh pijakan relatif “tetap” dan jelas bagi pengembangan program pendidikan yang mampu menyuplai kebutuhan pembangunan ekonomi selanjutnya. Profil pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini, saya yakin, belumlah sekokoh AS.

Kedua, bukan hanya usia, tetapi juga sistem dan tradisi pendidikan tinggi kita belum sekuat dan semengakar di negara-negara G7 dan OECD. Landasan keilmuan masyarakat PT kita masih rapuh, tercermin dalam indikator sederhana, seperti rendahnya frekuensi membaca buku dosen dan mahasiswa, minimnya produktivitas karya dosen di luar pengajaran, dan rendahnya penguasaan dosen atas bidang ilmunya.

Secara umum, PT kita masih berkutat pada masalah survival, baik secara institusi berkaitan biaya operasional penyelenggaraan maupun secara individual menyangkut gaji dosen dan karyawan. Akibatnya, setiap perubahan yang berhubungan dengan “ketahanan hidup” langsung memengaruhi dinamika PT. Contoh paling jelas adalah pemberian status Badan Hukum yang membawa implikasi pengurangan secara signifikan subsidi pemerintah atas pembiayaan sejumlah PTN.

Di negara-negara maju, meskipun hal pendanaan memainkan peran penting, performance PT tidak serta-merta terpengaruh. Misalnya di Belanda, untuk setiap doktor yang telah diluluskannya, PT memperoleh suntikan dana 100.000 euro lebih dari WOTRO, lembaga riset pemerintah semacam LIPI di Indonesia.

Namun, kebijakan ini tidak membuat institusi-institusi PT di negara itu melonggarkan standar mutu agar dapat menerima dan meluluskan mahasiswa doktor sebanyak-banyaknya demi suntikan dana tersebut. Kita dapat membayangkan apa yang akan terjadi jika kebijakan serupa diterapkan di Indonesia saat ini.

Fokus pengembangan PT

Untuk kondisi Indonesia, harus diakui bahwa meski dirasa penting dan perlu, kerja sama PT dan dunia industri/usaha dan dunia kerja umumnya masih sulit terwujud secara kokoh dan komprehensif. Tidak mudah memperoleh gambaran fokus pembangunan ekonomi Indonesia saat ini. Apakah itu sektor industri dan manufaktur, sehingga dibutuhkan insinyur- insinyur teknik industri dan sipil? Apakah fokusnya sektor jasa yang membutuhkan sekian ribu ahli madia dan sarjana profesi bidang-bidang jasa? Apakah sektor pertanian dan kelautan? Jika fokus pembangunan ekonomi tidak jelas, bagaimana pengelolaan PT harus diarahkan menjawab tantangan dunia kerja sektor-sektor ekonomi?

Sementara itu, seperti sudah disinggung sebelumnya, masyarakat PT kita belum memiliki landasan hukum keilmuan yang solid dan militan. Dengan kata lain, PT di Indonesia belum memiliki identitas mutu yang keunggulannya terbedakan. Standar apa, misalnya, menjamin bahwa kemahiran berbahasa Inggris sarjana S1 Bahasa Inggris lebih memadai daripada lulusan SLTA yang menyelesaikan program di suatu lembaga kurus bahasa Inggris bonafide? Rapuhnya landasan keilmuan membuat respons PT terhadap tuntutan perkembangan ekonomi selama ini lebih tampak sebagai keterombang-ambingan masyarakat PT di tengah arus perubahan daripada kelenturan menyesuaikan diri secara cerdas.

Melihat itu semua, pengembangan PT di Indonesia mungkin lebih baik difokuskan dulu pada perbaikan mutu yang terkait dengan soliditas dan militansi keilmuan. Hanya jika PT sungguh-sungguh bermutu maka sumbangannya terhadap pembangunan ekonomi dapat diharapkan.

Dimuat di Kompas, Senin 30 Agustus 2004