Wacana Didaktika Indonesia

HARI-hari ini, ketika para sarjana memadati berbagai arena bursa kerja untuk menawarkan ilmu dan ijazah mereka, iklan-iklan penerimaan mahasiswa baru nyaris memenuhi halaman-halaman surat kabar.

Dua fenomena tersebut ironis. Promosi PT untuk menjaring calon mahasiswa sama “gencarnya” dengan peningkatan pengangguran lulusan.

Dari pengamatan di lapangan, beberapa institusi PT di Yogyakarta sudah resmi menerima mahasiswa baru lewat jalur-jalur penerimaan khusus. Sekalipun belum menjalani ujian akhir nasional (UAN) SLTA, para siswa sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) telah diterima sebagai mahasiswa PT dengan kemudahan prosedur pendaftaran.

Beberapa PT memberikan keringanan biaya, tetapi PT-PT dengan nama “besar” memasang biaya masuk puluhan juta rupiah, yang justru dimaknai tanda “kebesaran” dan mutu PT bersangkutan.

Maka, para calon mahasiswa ramai-ramai mendaftar kuliah, PT-PT menerima mereka dengan sukacita, tetapi para pelaku pasar kerja bersiap-siap “menolaknya” setelah lulus karena para sarjana tersebut dinilai tidak memiliki cukup kualifikasi yang dibutuhkan dunia kerja. Dalam pandangan penulis, pengangguran lulusan dan tidak nyambung-nya PT dengan dunia kerja dimulai dari seleksi penerimaan mahasiswa baru.

Seleksi mahasiswa baru

Di mata calon mahasiswa dan orangtuanya, program studi (prodi) dengan embel-embel “internasional” atau “dual degree” sering dipandang simbol reputasi mutu institusi PT. Tidak dimungkiri, budaya latah dan gengsi seperti ini justru ditangkap sebagai peluang pasar oleh para pengelola PT. Program-program dibuat mirip outlet makanan siap saji (Heru Nugroho, 2002) dan ditawarkan dengan biaya tinggi karena berbagai embel-embel yang memberi gengsi.

Akibatnya, seleksi masuk ke sebuah PT semakin lebih ditentukan oleh kemampuan calon mahasiswa “membeli” daripada kemampuan intelektualnya (Kompas, 18/2). Karena itu, sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru perlu dibenahi.

Sistem passing grade yang mengandalkan skor rerata ujian masuk sama tidak memadainya dengan sistem kuota, yang bergantung pada jumlah “kursi” yang tersedia di suatu prodi PT. Gabungan sistem passing grade dan sistem kuota mungkin baik, namun tetap belum menjamin mutu mahasiswa yang diterima.

Di Jerman dan Belanda proses seleksi ke PT telah dimulai dengan penjenjangan di tingkat sekolah menengah. Saat pendaftaran ke PT, penerimaan mahasiswa baru dilakukan dengan model gabungan sistem passing grade, kuota dan tes kompetensi dasar logika bahasa dan logika matematika (Drost, 1998).

Untuk program tertentu, seperti kedokteran, berlaku seleksi numerus klausus yang sangat ketat. Hanya 10 persen terpandai lulusan SLTA di tingkat nasional boleh mendaftar. Jika setelah tes jumlah 10 persen itu masih melebihi kuota, maka diberlakukan lotre.

Karena ketatnya numerus klausus, maka pernah terjadi seorang dokter Indonesia dengan 12 tahun pengalaman berpraktik di Papua diharuskan menempuh program persamaan selama dua tahun sebelum diterima dalam program spesialisasi di Belanda.

Mengingat sekolah menengah di Indonesia hanya dua macam, proses seleksi calon mahasiswa ke PT di Indonesia belum dapat dilakukan mulai jenjang pendidikan menengah. Karena itu perlu model seleksi lain.

Ujian menulis/mengarang dan wawancara kiranya dapat diterapkan untuk meningkatkan daya seleksi gabungan sistem passing grade dan kuota. Dari ujian menulis/mengarang dapat diketahui otentisitas, kemampuan mengembangkan dan mengorganisasikan ide serta penguasaan bahasa yang merupakan dasar sikap kritis dan daya analitis.

Kualifikasi lulusan PT

Di sisi lain, perlu diajukan pertanyaan, kualifikasi apakah sebenarnya yang disyaratkan oleh para pencari tenaga kerja lulusan PT? Ini tidak mudah dijawab. Studi-studi di Inggris dan Skotlandia dalam dekade 1960-1970 (Hunter, 1981), berbagai seminar di Belanda dalam dekade 1980 (Weert, 1989) dan sebuah studi kasus di Australia di tahun 1990-an (Hart, Bowder, and Watters, 1999) ditujukan untuk mencari jawaban dari para pencari tenaga kerja atas pertanyaan tersebut.

Jawaban yang diperoleh para peneliti umumnya adalah campuran kualitas personal dan prestasi akademik. Tetapi pencari tenaga kerja tidak pernah mengonkretkan, misalnya, seberapa vokasional atau spesialistik mereka mengharapkan suatu prodi di PT. Kualifikasi seperti memiliki kemampuan numerik, problem-solving dan komunikatif sering merupakan prediksi para pengelola PT daripada pernyataan eksplisit para pencari tenaga kerja.

Dalam sebuah survei tahun 2001, penulis mengajukan pertanyaan yang sama kepada para pencari tenaga kerja pada sektor pendidikan, medis, hukum, perbankan, dan pertambangan di Yogyakarta, Jakarta, dan Palembang. Hasil survei menunjukkan perubahan keinginan para pencari tenaga kerja di ketiga kota di Indonesia itu dalam hal kualifikasi lulusan PT yang mereka syaratkan.

Tidak setiap persyaratan kualifikasi yang dimuat di iklan lowongan kerja sama penting nilainya bagi para pencari tenaga kerja. Dan dalam praktik, kualifikasi yang dinyatakan sebagai “paling dicari” oleh para pencari tenaga kerja juga tidak selalu menjadi kualifikasi yang “paling menentukan” diterima/tidaknya seorang lulusan PT dalam suatu pekerjaan.

Yang menarik, tiga kualifikasi kategori kompetensi personal, yaitu kejujuran, tanggung jawab, dan inisiatif, menjadi kualifikasi yang paling penting, paling dicari, dan paling menentukan dalam proses rekrutmen. Kompetensi interpersonal, seperti mampu bekerja sama dan fleksibel, dipandang paling dicari dan paling menentukan.

Namun, meskipun sering dicantumkan di dalam iklan lowongan kerja, indeks prestasi kumulatif (IPK) sebagai salah satu indikator keunggulan akademik tidak termasuk yang paling penting, paling dicari, ataupun paling menentukan. Di sisi lain, reputasi institusi PT yang antara lain diukur dengan status akreditasi prodi sama sekali tidak masuk dalam daftar kualifikasi yang paling penting, paling dicari, ataupun paling menentukan proses rekrutmen lulusan PT oleh para pencari tenaga kerja.

Ada kecenderungan para pencari tenaga kerja “mengabaikan” bidang studi lulusan PT. Dalam sebuah wawancara, seorang kepala HRD sebuah bank di Palembang menegaskan, kesesuaian kualitas personal dengan sifat-sifat suatu bidang pekerjaan lebih menentukan diterima/tidaknya seorang lulusan PT.

Misalnya, posisi sebagai kasir bank menuntut kecepatan, kecekatan, dan ketepatan. Maka, lulusan PT dengan kualitas ini punya peluang besar untuk diterima meskipun latar belakang bidang pendidikannya tidak sesuai. Kepala HRD itu mengatakan, “Saya pernah menerima Sarjana Pertanian dari Yogyakarta sebagai kasir di bank kami dan menolak Sarjana Ekonomi manajemen dari Bandung yang IPK-nya sangat bagus.”

Kualifikasi-kualifikasi yang disyaratkan dunia kerja tersebut penting diperhatikan pengelola PT untuk mengatasi tidak nyambung-nya PT dengan dunia kerja dan pengangguran lulusan. Jika pembenahan sistem seleksi mahasiswa baru dimaksudkan untuk menyaring mahasiswa sesuai kompetensi dasarnya, perhatian pada kualifikasi yang dituntut pasar kerja dimaksudkan sebagai patokan proses pengolahan kompetensi dasar tersebut. Untuk itu semua, kerja sama PT dan dunia kerja adalah perlu.

Dimuat di Kompas, Kamis 08 April 2004