Wacana Didaktika Indonesia

Agus Suwignyo

Kementerian Pendidikan Nasional berubah menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan satu menteri dan dua wakil, masing-masing wakil bidang pendidikan dan wakil bidang kebudayaan.

Meski penyatuan kembali bidang pendidikan dengan kebudayaan layak disambut, penambahan posisi wakil menteri mengingatkan kita pada nomenklatur tahun 1961.

Ketika itu, Presiden Soekarno membagi Kementerian Pendidikan, Pengetahuan, dan Kebudayaan (PPK) menjadi Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (PDK) serta Departemen Pendidikan Tinggi dan Pengetahuan (PTP). Indonesia memiliki tiga menteri pendidikan dalam satu kabinet. Dampaknya amat buruk bagi praktik penyelenggaraan pendidikan.

Ada baiknya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belajar dari pemerintahan masa lalu. Tanpa visi kepemimpinan yang jelas, penambahan (wakil) menteri pendidikan alih-alih menyelesaikan aneka persoalan secara inte- gral, sebaliknya justru berpotensi membuat permasalahan pendidikan di lapangan semakin ruwet akibat terlalu banyak pemegang kendali kebijakan.

Too many cooks spoil the soup. Terlalu banyak juru masak merusak rasa sup, begitu nyanyian Mick Jagger dan John Lennon.
(more…)

Agus Suwignyo

Pedagog senior Mochtar Buchori berpulang dalam usia 85 tahun, Minggu 9 Oktober 2011. Dunia pendidikan Indonesia kehilangan salah satu pemikir dan praktisi tangguh.

Buchori layak dikenang sebagai salah satu punggawa pendidikan Indonesia. Dedikasi dan konsistensinya mewujud dalam puluhan karya tentang berbagai aspek kebijakan dan praktik pendidikan. Karya-karya tersebut dikoleksi sejumlah perpustakaan dunia yang masyhur dalam bidang kajian Indonesia, antara lain Cornell University (16 judul), Australian National University (14 judul), dan KITLV Leiden (36 judul), serta almamaternya, Harvard Graduate School of Education (8 judul). Saya beruntung berkesempatan mengakses sebagian karya itu. (more…)

Agus Suwignyo

Gerakan 30 September 1965 beserta semua peristiwa pemicu dan ikutannya merupakan contoh nyata bahwa politisasi guru dan sekolah membawa dampak amat buruk bagi masa depan sebuah bangsa.

Kenangan atas tragedi tersebut hendaknya mendorong semua pihak menghentikan praktik-praktik kurikulum terselubung bernapaskan ideologi sektarian dalam pengelolaan pendidikan. Pendidikan harus dikembalikan ke arah dasar, yaitu pendewasaan murid.

Dalam konteks itu, tantangan terbesar revitalisasi pendidikan Pancasila yang hangat digagas akhir-akhir ini adalah menemukan cara inklusif memahami dasar bernegara agar politisasi guru dan sekolah tidak terulang. (more…)

Oleh Agus Suwignyo
Berbeda dengan universitas di Eropa yang kelahirannya bersifat top-down dan cenderung elitis, universitas yang dikelola pemerintah di Indonesia lahir dari penderitaan dan perjuangan rakyat. Sayangnya, perkembangan universitas negeri di Indonesia hari demi hari kian menjauh dari kalbu kerakyatan dan keberpihakan kepada rakyat sebagai amanah hakiki keberadaannya. (more…)

Oleh Agus Suwignyo
Sekarang tidak hanya sekolah murah yang sulit dicari. Sekolah netral yang bebas dari pengajaran keagamaan yang membebani juga amat sukar ditemukan.

Hampir semua sekolah di setiap jenjang memberi pengajaran agama dengan porsi luar biasa, meliputi teori dan “praktik”‘. Sekolah- sekolah keagamaan menambah porsi pelajaran agama dengan materi yang kian spesialistik, seperti kekhasan ideologi suatu organisasi keagamaan. Sekolah-sekolah nonkeagamaan-termasuk sekolah negeri nonkeagamaan- semakin berciri keagamaan yang kental.

Tragisnya, pengajaran agama itu umumnya menyangkut dogma, ritus, dan hal-hal luaran seperti pakaian. Telusuran atas beberapa materi pelajaran agama menunjukkan bahwa tak satupun sekolah memasukkan pemahaman agama dalam konteks kebudayaan kontemporer masyarakat yang terus berubah. (more…)

Agus Suwignyo

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat amat layak diapresiasi!

Sayangnya, dasar pertimbangan putusan tersebut tidak menyangkut substansi pendanaan dalam Pasal 53 Ayat 1 UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana didalilkan para pemohon judicial review. (more…)

Oleh Agus Suwignyo
Sejauh ini, Ujian Nasional (UN) merupakan satu-satunya kebijakan tersisa yang menahan jebolnya bendungan keindonesiaan kita.

Dalam tahun-tahun terakhir, ruang publik terlalu hiruk-pikuk oleh implementasi teknis kebijakan (UN, sertifikasi guru, wacana komersialisasi BHP). Kita mengabaikan arah-besar politik pendidikan yang sedang berlangsung.

Beberapa kebijakan dan undang-undang semakin jelas menunjukkan benang-merah ancaman disintegrasi dan politik primordial atas nama desentralisasi pendidikan. Kenyataan ini menghentak kesadaran.

Kita perlu berhenti sejenak dan melihat kembali kebijakan-kebijakan itu dalam satu rangkaian untuk menemukan titik-titik tergerusnya bendungan kebersamaan sebagai bangsa!

Tanpa maksud membela UN yang substansi dan mekanismenya harus dirombak itu, tulisan ini mau menegaskan betapa sentral konsepsi UN bagi cita-cita keindonesiaan. Bersama kebijakan kurikulum, manajemen sekolah, pendanaan dan guru, UN memberi makna ‘nasionalnya’ pendidikan yang tidak sekedar administratif-politis. (more…)

Oleh Agus Suwignyo

Sekitar 20 tahun lalu, cita-cita melahirkan ilmuwan guru dicetuskan melalui sebuah kebijakan dramatis, yakni menghapus Sekolah Pendidikan Guru.

Sekolah kejuruan menengah untuk calon guru sekolah dasar ini dinilai tidak dapat lagi menjawab kebutuhan akan guru profesional. Guru SD disyaratkan berpendidikan setidaknya diploma dua, lebih disukai sarjana.

Namun, persyaratan itu tidak berlaku lama. Sekitar tahun 1993, cita-cita melahirkan ilmuwan berjiwa guru diperkuat oleh kebijakan pemerintah mentransformasi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi universitas. Sejak itu, guru diharapkan tidak hanya berpendidikan sarjana. Guru harus lahir dari proses pendidikan keilmuan di universitas yang dipungkasi penguasaan ilmu keguruan. Transformasi IKIP ke universitas mempertegas syarat bahwa guru pertama-tama adalah ilmuwan. (more…)

Oleh Agus Suwignyo
Meski mewarisi sistem kolonial, pendidikan kita dibangun dan dibesarkan dalam tradisi kritik nasionalis. Pendiri Sarekat Islam, Taman Siswa, Muhammadiyah, dan sekolah-sekolah yang dikategorikan ”liar” oleh pemerintah kolonial menyandarkan keberhasilan perjuangan politik pada ketangguhan kritik yang dibangun.
Kritik menjadi kekuatan perlawanan atas sistem pendidikan yang hegemonik, diskriminatif, dan hanya terpaku pada misi reproduksi kelas sosial.

Tradisi kritik yang tangguh itu kini luntur atau bahkan lenyap. Indikasinya, semakin deras kritik dilontarkan atas suatu kebijakan pendidikan, semakin keukeuh kebijakan dipertahankan. Indikasi ini memiliki dua dimensi. Sikap pembuat kebijakan yang amat kenyal semakin sulit ditembus karena pisau kritik yang tumpul.
Kunci efektivitas kritik adalah campuran verbalitas, frekuensi kritik, dan rasionalitas substansi. Selain itu perlu disadari, ranah se-publik pendidikan adalah ekosistem aneka kepentingan. Implikasinya, tiap kebijakan dan praktik pendidikan pasti bermuatan politis. Kritik pendidikan yang efektif mengandaikan terbukanya ruang kompromi. Sudahkah ini terperhatikan? (more…)

Oleh Agus Suwignyo

Kita patut bersyukur jika pendidikan dasar sembilan tahun dapat diakses gratis seluruh masyarakat seperti dinyatakan Sekretaris Jenderal Depdiknas (Kompas, 21/2/2009).

Pemerataan pendidikan menjadi salah satu cita-cita bangsa. Berbagai undang-undang disahkan dan dana dialokasikan untuk cita-cita itu. Namun, berbagai pernyataan jaminan negara atas pendidikan itu tak lebih retorika.

Menguatnya komitmen pemerintah dalam pembiayaan pendidikan belum diimbangi langkah nyata meningkatkan pemerataan akses dan mutu yang bebas dari tekanan dan basa-basi politik. Dalam praktek, perwujudan pemerataan pendidikan tidak hanya memerlukan undang-undang dan dana. Apa permasalahan pemerataan pendidikan sekarang? (more…)