Wacana Didaktika Indonesia

Oleh Agus Suwignyo

Kita patut bersyukur jika pendidikan dasar sembilan tahun dapat diakses gratis seluruh masyarakat seperti dinyatakan Sekretaris Jenderal Depdiknas (Kompas, 21/2/2009).

Pemerataan pendidikan menjadi salah satu cita-cita bangsa. Berbagai undang-undang disahkan dan dana dialokasikan untuk cita-cita itu. Namun, berbagai pernyataan jaminan negara atas pendidikan itu tak lebih retorika.

Menguatnya komitmen pemerintah dalam pembiayaan pendidikan belum diimbangi langkah nyata meningkatkan pemerataan akses dan mutu yang bebas dari tekanan dan basa-basi politik. Dalam praktek, perwujudan pemerataan pendidikan tidak hanya memerlukan undang-undang dan dana. Apa permasalahan pemerataan pendidikan sekarang? (more…)

‘Baca dulu, baru kritik,’ demikian kata Mendiknas menanggapi kritik dan tanggapan berbagai kalangan tentang Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP) yang naskah finalnya telah disetujui DPR tanggal 17 Desember 2008.

Bagaimana masyarakat bisa membaca naskah final RUU BHP jika naskah tersebut tidak disosialisasikan seluas-luasnya lewat berbagai wahana dan cara?

Seperti apa sebenarnya naskah RUU BHP versi terakhir itu? (more…)

Oleh Agus Suwignyo

Di tengah meredupnya perhatian atas Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan, kita dientak dengan praktik penerbitan 1.400 ijazah ilegal oleh sebuah program studi di sebuah perguruan tinggi swasta di Yogyakarta (Kompas, 12/1/2009).

Sejauh ini, tidak ada pihak yang mengaitkan penerbitan ijazah ilegal itu dengan isu-isu dalam kontroversi UU BHP.

Namun, jika direnungkan, praktik penerbitan ijazah ilegal menegaskan pentingnya UU BHP sebagai instrumen hukum bagi jaminan standar mutu penyelenggaraan pendidikan. (more…)

Oleh Agus Suwignyo
(Kompas, 22 Nopember 2008)

Seolah antitesis keberhasilan monumental menggulingkan rezim Orde Baru satu dekade lalu, akhir-akhir ini mahasiswa Indonesia menampilkan perilaku agresif dalam bentuk tawuran.

Dari Padang hingga Kupang, di Jakarta, di Makassar, di Jawa Timur, juga di Ternate, mahasiswa terlibat tawuran dengan kolega antarfakultas maupun antarinstitusi perguruan tinggi.

Laporan Kompas dan media elektronik, dalam satu hari (17/11) terjadi tiga tawuran mahasiswa di Makassar dan Kupang. Di Makassar, tawuran terjadi antara mahasiswa dan rombongan masyarakat yang hendak memakamkan jenazah!

Momentum refleksi

Kini, sedemikian jauhkah alam pikir dan perilaku mahasiswa dari kalbu kerakyatan?

Sebagai peristiwa kekerasan publik, insiden perkelahian mahasiswa di berbagai daerah harus diusut kasus per kasus untuk membuktikan ada-tidaknya unsur pidana.

Meski demikian, aneka kekerasan itu tidak dapat dianggap (dan sebaiknya tidak dicitrakan sebagai) mewakili profil seluruh gerakan mahasiswa pascareformasi.

Maraknya tawuran justru perlu ditangkap sebagai momentum refleksi arah baru gerakan mahasiswa pascareformasi 1998. Dalam konteks ini, pembacaan ulang makna gerakan dalam proses demokrasi di Indonesia merupakan hal krusial mengingat perubahan zeitgeist perjuangan. (more…)

Agus Suwignyo

Tulisan mantan Mendikbud Daoed Joesoef tentang pentingnya perumusan kembali ”konsep idiil yang mendasari” sistem pendidikan kita (Kompas, 3/9/2008), disambut takzim fisikawan-etikawan Liek Wilardjo dengan menyebutnya ”wejangan Resi Seta yang turun dari pertapaan Pareanom” (Kompas, 11/9/2008).

Pak Daoed menegaskan, ”Dengan predikat nasional, fungsi pendidikan jelas berdimensi nasional (kepentingan negara-bangsa) selain individual (hak warga negara perseorangan).” Pak Liek menyahut, ”Sudah saatnya kita mempunyai konsep pendidikan nasional yang jelas”.

”Percakapan” dua begawan itu layak dikembangkan karena menyegarkan pemikiran ke arah pembaruan konstruksi nasional pendidikan Indonesia. (more…)

Agus Suwignyo

Di tengah gencarnya ikhtiar menjawab tantangan global, banyak perguruan tinggi swasta di Indonesia yang nyaris ambruk.

Berita Kompas dua pekan lalu menyebutkan, hanya 50 persen dari 2.756 PTS di Indonesia saat ini yang dinyatakan ”sehat” dalam hal jumlah mahasiswa, rasio dosen- mahasiswa, dan ketersediaan fasilitas. Di Jawa Tengah 174 dari 323 PTS terancam ditutup karena kurang diminati mahasiswa. Di Yogyakarta jumlah mahasiswa baru PTS cenderung turun. Situasi ini sangat memprihatinkan!

Ambruknya sejumlah PTS merupakan efek privatisasi dan deregulasi pendidikan. Di sisi lain, kondisi ini mencerminkan mutu manajemen pendidikan tinggi kita, khususnya PTS, amat buruk.

Seberapa siap PT(S) di Indonesia menghadapi persaingan yang semakin terbuka? Pantaskah pemerintah berdiam diri menyaksikan ratusan PTS sekarat? (more…)

Oleh Agus Suwignyo

Ujian Nasional 2008 telah usai. Namun kontroversi tentang UN tetap mengendap bagai api dalam sekam.

Perlu dicatat, 2008 merupakan tahun kelam sejarah evaluasi pembelajaran sekolah di Indonesia karena penangkapan guru-guru oleh polisi. Drama penangkapan itu membuat kontroversi ujian nasional (UN) belum pernah sedahsyat tahun ini.

Selain itu, yang terjadi sebenarnya ironis. Di satu sisi, pemerintah menghendaki UN demi pemetaan mutu pendidikan. Di sisi lain, publik menganggap UN wujud kebatilan kekuasaan.

Ngototnya Mendiknas dan ”publik” sebenarnya telah mengabaikan prinsip ”pendidikan sebagai tanggung jawab bersama” yang mensyaratkan sinergi.

Kendati sah bagi demokrasi, kontroversi UN sebaiknya tidak berlarut-larut karena semakin tidak produktif. Mungkin sekarang saatnya memetakan berbagai gagasan tentang UN demi jalan tengah mekanisme evaluasi pembelajaran nasional. (more…)

Agus Suwignyo

Di tengah meningginya harga kebutuhan pokok dan pengangguran terdidik, diluncurkan optimisme tentang masa depan Indonesia.

Di bawah berita utama Kompas ada foto Kepala SDN Cikaret, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, berangkat mengajar dengan sepeda motor yang dinaikkan rakit, menyeberangi sungai (Kompas, 5/4/2008).

Jika nasionalisme dipahami sesuai semangat zamannya, para guru telah menunjukkannya melalui dedikasi dan pengabdian tanpa henti. Jika itu makna nasionalisme, optimisme tentang masa depan Indonesia tidaklah berlebihan, setidaknya sejauh terkait peran dan sumbangan para guru bagi negeri ini.

Masalahnya, apakah pemerintah merespons nasionalisme itu melalui aneka kebijakan yang menyejahterakan? Adakah hubungan negara-warga bersifat resiprokal saling menguntungkan?
(more…)

Agus Suwignyo

Politik pendidikan, yaitu penggunaan kekuasaan untuk mendesakkan kebijakan pendidikan, dapat bersifat keras dan lunak. Politik pendidikan dikategorikan keras apabila melibatkan kekuatan (fisik) untuk mendesakkan implementasi kebijakan tertentu. Sebaliknya, politik pendidikan lunak menekankan implementasi kekuasaan secara halus (subtle) lewat strategi taktis.Meski segera lenyap dari pemberitaan media, pemogokan 6.200 guru di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, baru-baru ini penting diulas karena merupakan wujud politik pendidikan yang keras. Dalam aksi itu, para guru mengolah potensi kekuasaan kolektif—mogok mengajar—untuk menghasilkan kekuatan nyata guna memengaruhi tatanan keseharian masyarakat (menghentikan kegiatan belajar-mengajar di sekolah).

Strategi politik para guru itu untuk melawan politik ”lunak” pemerintah terkait anggaran pendidikan dan tunjangan kesejahteraan guru. Melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pemkab Merangin menurunkan anggaran pendidikan dari Rp 28 miliar (2007) menjadi Rp 23 miliar (2008) (Kompas, 24/1/2008) dan tidak membayar tunjangan lauk-pauk bagi guru (Kompas, 26/1/2008).

Apa arti pemogokan itu dari sisi politik pendidikan di Indonesia?

Sebagai bentuk penerapan kekuasaan, politik pendidikan (keras/lunak) didasarkan tujuan yang hendak dicapai, bukan dampak yang ditimbulkan. Karena itu, tolok penilaian yang tepat atas aksi pemogokan itu bukan apakah ia berdampak baik atau buruk, tetapi efektifkah ia untuk meraih tujuan yang ditetapkan. (more…)

Agus Suwignyo

Sebagai “jalan baru” kebangkitan bangsa, wacana kepemimpinan kaum muda perlu disambut untuk meneropong arah pendidikan di Indonesia.

Dalam 40 tahun terakhir, sistem pendidikan kita adalah produk kebijakan opresif Orde Baru (Orba). Sejauh mana sistem pendidikan opresif melahirkan kepemimpinan transformatif?
(more…)